2028 serupa amar putusannya menolak aplikasi kasasi PT JPP. Kemudian, PT JJP menyeberangi usaha ketentuan memikat alias Peninjauan Kembali (PK) atas tetapan nan diberikan sama Mahkamah Agung No. 1095 K/PDT/2018 ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengajuan PK tersebut ditolak untuk Majelis Hakim MA pada tanggal 19 Oktober 2020 lewat vonis No. 728 PK/PDT/2020 melalui amar tetapan menolak tuntutan PK nan diajukan bagi PT JJP sehingga bertenaga norma tetap. Pengajuan tuntutan eksekusi mendapatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara pula mendatangi perwujudan hadiah peringatan (aanmaning) sebab Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara perdana tanggal 27 April 2022 sampai oleh terakhir tanggal fourteen September 2022, walakin PT JPP tidak pernah hadir maupun telah dipanggil menurut sopan, kian pada tanggal 1 September 2022 PT JPP mengajukan cara takdir PK nan kedua ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tanggal 22 Oktober 2022 KLHK mengajukan tuntutan pembeslahan eksekusi menjelang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Direktur Jenderal Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menuturkan ketidakhadiran PT JPP dalam dorongan fatwa (aanmaning) untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya penyampaian permintaan PK nan kedua akibat PT JPP untuk MA mengindikasikan PT JPP tidak mempunyai kewajiban perlu melayani substansi vonis perbicaraan nan telah tetap menurut tulus. Baginya soal tersebut mengarah meluluskan perdurhakaan-sanggahan kaidah. Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekalian Kuasa Hukum Menteri LHK Jasmin Ragil Utomo menjelaskan pada 19 masalah penaka ini, eight dalam antaranya telah menyetor ke kas grama melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga triliunan lebih. Tren Rambut 2026: Potongan & Warna Ini Diprediksi Booming!
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup beserta Kehutanan (KLHK) tengah melancarkan tindakan eksekusi sampai memakai PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) menetapi kewajibannya sumbut pokok tetapan perbicaraan. Hal ini guna menindaklanjuti tetapan perbicaraan ihwal perdata kebakaran pangan pula tanah (Karhutla) sebab PT PT JJP pada warsa 2015 silam nan menyiar seluas one.000 hektare (ha). Putusan nan telah berdaya rasam tetap (inkracht van geuwijsde) berteraskan Putusan MA No. 728 PK/PDT/2020 Jo. Putusan MA No. 1095 K/PDT/2028, Jo. Putusan PT DKI Jakarta No. 727/PDT/2016/PT/PT.DKI serta Jo. PN Jakarta Utara Bo. Pelaksanaan eksekusi PT JJP tersangkut oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal nine Juni 2016 No. PT JJP mengajukan kuasa menolok dekat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pada tanggal 10 Maret 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus kejadian No. Membayar duit mengharuskan (dwangsom) beberapa Rp twenty five.000.000,00 for each keadaan atas keterlambatan dalam melangsungkan kiprah pengembalian ranah. Dari tetapan perdata Tinggi DKI Jakarta, PT JPP telah menggarap jalan rasam kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara nan lalu pada tanggal 28 Juni 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus persoalan No.1095/K/PDT?
Lahan ladang seluas 420 meter persegi peruntungan Abdussalam ini terbabit lahan nan produktif. Lokasinya berada pada pinggiran pengairan nan ditopang tali air subordinat lalu tersier. Walau serupa itu, buatan penuaian dirasa Abdussalam tinggal belum tertinggi. Ia menjuluki benih penyakit tikus menjadi tertular tunggal gaham nan dihadapi, belum lagi menggunakan pembuat tanah nan dianggapnya tidak bertugas demi baik. Oleh atas itu, buatan pengetaman nan dituai tidak great. Sawah nan dikelola penyawah dalam atas kapling Abdussalam nan sahaja seluas setengah hektare itu tetapi menyebabkan sekitar nine kuintal for every tarikh. Beras nan dihasilkan melalui lahan itu kemudian bisa sepanjang mencukupi hajat dalam rompok Abdussalam selagi five-six rembulan. Alhasil, pun ada paya, Abdussalam tetap wajib membeli padi mulai luar buat menyelimuti kepentingan surat kabar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum beserta Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa menanggung, Bojongsoang masuk ke dalam software kompleks uruh perkotaan. Hal itu dituangkan dalam Perda Kabupaten Bandung No 1 Tahun 2024 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 pula Rencana Depth Tata Ruang (RDTR).
Dalam koran berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi Urban Sprawl Menggunakan Sistem Informasi Geografis dalam Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Dava dkk memberitakan telah terbit transisi tanah seluas 274,ninety four Ha pada 2017-2021 dekat Bojongsoang. Dalam percobaan ketepatan nan dilakukan Dava dkk dekat 50 titik nan disebar pada semua Kecamatan Bojongsoang, ditemukan sebanyak pertukaran eksploitasi kapling pada warsa 2017-2021. Dalam mengulurkan 4 warsa tersebut, cela esa nan disorot yakni berkurangnya persil persawahan seluas 221,eighty three hektare pula perkebunan 10,seventy six hektare. Sementara itu luas perumahan bertambah 30,38 hektare, persil kawasan tinggal bertambah fourteen,ninety two hektare. Luas persil hampa jua bertambah 103,36 hektare, samun samun bertambah 64,05 hektare, bersama terakhir pertokoan bertambah two,28 hektare. Perubahan eksploitasi persil pada prasarana sepantun jalan layang kolektor, balong tirta, rute lokal lagi sebagainya tidak bertambah ataupun berkurang memakai bermakna. Dalam tes ini, Dava dkk menuturkan Desa Lengkong beserta Desa Cipagalo nan paling banyak mengalami persilihan tanah menjadi perumahan. Dari muka saluran, Bojongsoang dilalui jalur besar teritori nan menjadi rel utama keluar-masuk Kota Bandung.
Jika Anda menyukai artikel ini dan Anda ingin menerima lebih banyak info click here tentang Data Hongkong silakan kunjungi halaman Website kami.